GURAYS

Jamaah haji dari Iran tak mau diatur, penyebab tragedi Mina 2015?

MEKKAH (Arrahmah.com) – Dalam proses penyelidikan tragedi Mina 2015, sejumlah saksi mata di lokasi mengatakan, bahwa insiden diawali dengan terburu-burunya para jamaah haji dari Iran untuk melewati dan menerobos rute jamaah lainnya sambil mengampanyekan ide revolusi Iran. Mereka menolak diatur saat diminta kembali ke rute yang sudah ditentukan.

Pejabat Keamanan di Saudi mengatakan, penyebab insiden Mina disebabkan jamaah haji dari Iran tidak mengikuti rute yang sudah ditentukan pemerintah Saudi. Ini selalu terjadi setiap tahun.

“Jamaah dari Iran tidak mendengarkan dan mengabaikan instruksi kemudian bentrok dengan kami dan meneriakkan slogan-slogan revolusi sebelum terjadinya insiden,” ungkap seorang pejabat keamanan Saudi sebagaimana dikutip Sabq.org, Jumat (25/9/2015).

Para saksi mata mengungkap bahwa, mereka sering menyaksikan jamaah haji dari Iran mempropagandakan apa yang mereka sebut sebagai “Revolusi Islam” kepada jamaah haji dari negara lain. “Mereka juga kerap mengambil keuntungan dengan memprovokasi jamaah agar bentrok (terjadi) antarjamaah dan pasukan keamanan Saudi.”

Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdallahaan, menegaskan, bahwa pemerintah Saudi harus bertanggungjawab atas kecelakaan ini. Dia mengatakan, Kementerian Luar Negeri Iran akan memanggil resmi Dubes di Arab Saudi di Teheran untuk menyampaikan protes Iran dan meminta penjelasan yang diperlukan tentang penyebab insiden, demikian lansir Salam-Online, Jum’at (25/9).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 90 jamaah haji Iran meninggal dan lebih dari 60 lainnya terluka akibat insiden tersebut. (adibahasan/arrahmah.com)

- See more at: http://www.arrahmah.com/news/2015/09/25/jamaah-haji-dari-iran-tak-mau-diatur-penyebab-tragedi-mina-2015.html#sthash.iCywVlf1.dpuf

Tragedi Mina: 19 jemaah haji Indonesia wafat

Jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia akibat berjejalan, terhimpit dan kesulitan bernapas di dekat lokasi lempar jumroh di Mina bertambah menjadi 19 orang.

Adapun yang belum kembali jumlahnya berkurang dari 112 orang menjadi 99 orang, kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Arsyad Hidayat dalam jumpa pers di Mekkah, Minggu (27/09) dini hari.

"Jamaah haji yang wafat pada rilis kami sebelumnya adalah sebanyak 14 orang, saat ini menjadi 19 orang," kata Arsyad di hadapan wartawan.

Sementara, jumlah korban cedera dan tengah dirawat di rumah sakit Arab Saudi "masih sama dengan informasi kami sebelumnya, yaitu sebanyak enam (6) orang," ungkapnya.

Terus menyisir rumah sakit

Menurutnya, timnya terus bekerja mencari informasi terkait dengan masih adanya jemaah yang belum kembali ke pemondokan.

"Yaitu dengan menyisir rumah sakit Arab Saudi dan mengidentifikasi jenazah para korban yang ada di tempat pemulasaraan Al Mu’ashim, Makkah," tambahnya.

Dalam tragedi hari Kamis (25/9) itu, puluhan ribu jemaah berjejalan berhimpitan, mengakibatkan banyak orang tewas terjepit, terinjak-injak, atau kehabisan nafas.

Pihak berwenang Arab Saudi menyebut, lebih dari 769 orang meninggal dunia, dan lebih dari 850 terluka, sebagian di antaranya mengalami luka parah.

sumber : www.bbc.com

Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Pengibaran bendera pada 17 Agustus 1945.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu diIndonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, berdasarkan tim PPKI.^[2] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang (sic).

Dikibarkannya bendera Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta BPUPKI Dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, dr. Radjiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara akif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Boedi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Manuvernya di saat memimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat disetiap daerah di Indonesia (kesadaran memiliki tentara rakyat) dijawab Belanda dengan kompensasi membentuk Volksraad dan dr. Radjiman masuk di dalamnya sebagai wakil dari Boedi Utomo.

Pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?” Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Radjiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah Bapak Bangsa pencetus Pancasila.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Da Lat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur Raya terkait dengan pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.